Gas Kota Berkembang, RI Bisa Lepas Ketergantungan Impor Elpiji

Jakarta -Sebanyak 67% kebutuhan elpiji di dalam negeri sampai saat ini masih bergantung dari impor. Setiap tahun ada 3,3 juta metrik ton elpiji yang harus diimpor.

Padahal, bila pemerintah mampu mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pipa-pipa gas kota untuk rumah tangga, akan menekan impor elpiji.


"Tentu bisa mengurangi impor elpiji selama ini, kalau pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga semakin banyak. Tapi elpiji tentunya tidak mungkin bisa dihapuskan, sekalipun pemakaian gas bumi masyarakat sudah banyak," ujar Direktur Gas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto, dihubungi detikFinance, Rabu (4/3/2015).


Djoko mengatakan, saat ini konsumsi gas bumi rumah tangga nasional masih sangat kecil, hanya 2,5 juta kaki kubik per hari (mmscfd). "Itu sama dengan konsumsi gas satu industri kecil saja," ucapnya.


Pemerintah saat ini juga fokus membangun jaringan gas bumi. Pemerintah tahu, konsumsi elpiji harus juga ditekan salah satunya mencarikan alternatif bahan bakar gas lainnya bagi masyarakat. Namun dukungan APBN terbatas, dan perlu waktu membangun jaringan gas kota.


Menurutnya pemerintah harus mewajibkan BUMN dan BUMD membangun jaringan gas, dan pemerintah pun bisa kasih insentif dari harga gas hulunya.


"Karena kalau tidak diwajibkan tidak bisa, soalnya BUMN-BUMD kita ini fokus hanya cari untung besar saja dengan layani penjualan gas industri dan listrik," tutupnya.


(rrd/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com