Rata-rata Negara di Dunia Libur Nasional 12 Hari/Tahun, Kalau RI 30 Hari/Tahun

Jakarta - Pihak pengusaha terus mengkritisi kebijakan cuti bersama yang banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Banyaknya cuti bersama sangat merugikan pengusaha.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyebutkan, rata-rata hari libur di Indonesia jauh lebih banyak, bila dibandingkan dengan hari libur rata-rata di negara lain dunia.


"Rata-rata hari libur nasional di dunia adalah 12 hari/tahun, Indonesia bisa mencapai 30 hari/tahun karena hari cuti semua agama dimasukkan ditambah hari libur nasional," kata Ade saat ditemui media di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (18/10/2013).


Menurut Ade banyaknya hari libur/cuti bersama di Indonesia mengganggu kinerja perusahaan khususnya kinerja ekspor dan impor. Hal ini terjadi karena pelayanan publik otomatis ditutup karena pegawai negeri sipil (PNS) libur.


"Pelayanan publiknya terganggu, ekspor impor diperdagangan tutup karena cuti dan cuti lagi. Lama-lama kita bombardir juga yang namanya cuti bersama. Kita dengan produksi nggak ada masalah, tetapi pegawai negerinya yang libur proses perizinan tidak dapat dilakukan karena libur di hari kerja," imbuhnya.


Salah satu yang dikhawatirkan karena dampak buruk dari banyaknya cuti bersama, adalah penurunan daya saing. Hingga saat ini saja, daya saing produk maupun tenaga kerja sektor pertekstilan di Indonesia kalah bila dibandingkan dengan negara China.


"Perminggu tenaga kerja di China itu bekerja 48 jam di Indonesia hanya 40 jam dari sana saja kita sudah ketinggalan. Produktivitas rata-rata di China menggunakan sistem ongkos per potongan pakaian, maka makin cepat ia bekerja, makin tinggi upah yang dihasilkan. Kalau kita dilarang menggunakan sistem itu karena disamakan dengan kerja borongan," katanya.


Sementara untuk menentukan hari cuti bersama, pengusaha tidak diajak duduk bersama oleh pemerintah. Sehingga ke depan ia meminta pengusaha dilibatkan oleh pemerintah untuk penunjukan hari cuti bersama.


"Pemerintah memutuskan sendiri dan kita tidak pernah diajak untuk duduk bersama menentukan libur bersama itu. Usulan kita di samping kita diajak, harusnya cutinya sifatnya individual sehingga kebijakan publik tetap terbuka," ujarnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!