Kemarin, Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) mengatakan, penghapusan BBM subsidi di ibu kota akan segera dilakukan. Bahkan tak hanya itu, program pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) yang dilakukan Pertamina juga akan dihapuskan.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pihaknya kurang setuju dengan rencana ini, karena mayoritas penduduk di Jakarta adalah golongan kelas menengah ke bawah. Bila kebijakan ini dilakukan, ribuan sektor pengusaha kecil dan menengah (UKM) yang masih membutuhkan BBM subsidi akan berdampak.
"Masyarakat Jakarta tentunya belum siap Pemda ini mencabut subsidi BBM. Sebanyak 60-70% masyarakat kita masih golongan menengah ke bawah, serta UKM kita juga masih butuh subsidi, artinya kebijakan ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Kalau dihapus apa bedanya masyarakat Jakarta dengan yang lain," kata Sarman kepada detikFinance, Sabtu (28/12/2013).
Ia menambahkan, penghapusan BBM subsidi di Jakarta akan membuat masyarakat ibu kota bingung. Pasalnya aturan tersebut adalah kebijakan yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga bila Pemprov DKI Jakarta ingin menghapus BBM subsidi, harus ada payung hukum yang jelas.
"Pemasangan RFID dan pencabutan subsidi bahan bakar ini adalah ketentuan dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat Jakarta tentu akan bingung. Jadi saran saya harus betul-betul ada kebijakan hukum yang jelas," imbuhnya.
Daripada menghapus BBM subsidi, Sarman lebih setuju harga BBM subsidi di Jakarta dinaikkan bertahap. Cara ini dinilainya lebih adil dan dapat diterima oleh semua kalangan. Next
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
