"Rencana itu bagus, tetapi yang jelas BBM subsidi tersebut harus tetap tersedia, terutama untuk masyarakat yang tidak mampu, kalau yang sudah mampu dilarang ya itu bagus," kata Jero Wacik ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/12/2013).
Jero Wacik mengungkapkan, Ahok mungkin sudah mengerti bagaimana pusingnya menjadi Menteri ESDM karena makin banyak dan beratnya impor minyak tiap harinya.
"Pemikiran Pak Ahok sejalan dengan kami, sudah mengerti bagaimana pusingnya kita karena impor BBM makin berat, sementara Pak Ahok lihat orang Jakarta sering keluyuran sehingga jalanan di Jakarta jadi macet seperti itu," ungkapnya.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghapus BBM subsidi di ibu kota untuk mengurangi kemacetan gara-gara kendaraan pribadi. Bila kebijakan ini berlaku, maka PT Pertamina (Persero) diminta melarang mobil pribadi membeli BBM subsidi di DKI.
"Kita minta Pertamina (untuk pengawasan). Kita berhak untuk minta dibatasi pemberian kuota BBM subsidi. Gubernur berhak untuk itu. Jadi kendaraan pribadi tidak boleh pakai BBM subsidi. Jadi menurut kami, mampu beli mobil jadi harus beli BBM non subsidi. Misalnya, saya enggak sanggup, ya sudah jangan dipakai," tutur Ahok.
Ahok juga mengatakan, Pemprov DKI telah bertemu dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan meyakinkan pemerintah soal rencananya tersebut.
Ahok mengatakan, UKP4 bertanya kepada Pemprov DKI soal keputusan menghapus BBM subsidi tersebut. "Kita bilang, lifting (produksi) minyak kan tidak tercapai, dolar naik terus. Ini ibarat orang usus buntu diberi Panadol satu hari saja terus jebol. Nah, kita harus lakukan (penghapusan BBM subsidi), mereka (UKP4) setuju," tutur Ahok.
Untuk menjalankan rencana tersebut, kata Ahok, Pemprov DKI akan menyiapkan semua bus umum dalam kondisi yang bagus dan nyaman.
"Jadi kita bisa batasi dari tahap awal semua kendaraan pribadi tidak boleh isi BBM subsidi. Kan target kami kurangi pemakaian kendaraan pribadi di Jakarta. Kalau Anda mengisi (BBM subsidi) di luar DKI kan nggak tahan juga mesti bolak balik. Rugi kan. Itu kita mau batasi," tegas Ahok.
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
