"Kita tidak ada kontrol laut, pengawasannya nol. Kapal pengawas dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) sudah ditarik," katanya saat diskusi terbatas di Hotel Gran Hyatt Jakarta, Senin (30/03/2015).
Romanus mengatakan awalnya Merauke memiliki kapal pengawas (KP) Hiu 005 yang disediakan Ditjen Pengawasaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun sejak 2005 operasional kapal tersebut digeser lebih jauh yaitu di Bitung, Sulawesi Utara. Sehingga kontrol KP Hiu 005 di wilayah Merauke yang mempunyai garis pantai sebesar 800 km tidak maksimal.
"Dasar pengawasannya kita itu dari Bitung. Kapal yang eksisting mengawasi Merauke tidak ada. Dulu kita dikasih KP Hiu 005 tetapi kemudian ditarik ke Bitung tahun 2005. Jadi kami tidak ada armada pengawasan sama sekali," paparnya.
Hasilnya praktik illegal fishing di wilayah Merauke tumbuh subur. Padahal negara tetangga yaitu Australia kerap melakukan patroli hingga wilayah perbatasan perairan Papua-Australia. Hal itu karena wilayah laut Merauke termasuk di dalamnya Laut Arafura memiliki kekayaan ikan luar biasa.
"Kapal-kapal ini biasanya masuk lewat Australia dan masuk lewat Filipina. Australia itu bisa operasi rutin helikopternya hingga wilayah ZEE," imbuhnya.
Maraknya praktik illegal fishing di Merauke dibuktikan dengan hasil pencatatan ekspor ikan yang jauh lebih sedikit dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah daerah (Pemda). Seperti ekspor ikan dari Merauke di tahun 2013 hanya 44.585.205 kg atau 44.585 ton dan naik sedikit di tahun 2014 menjadi 48.350.385 kg atau 48.350 ton padahal target Pemda Merauke bisa mencapai 100.000 ton lebih.
"Kekayaan laut kita itu tidak bisa diukur. Kebanyakan memang ikan campuran tetapi paling banyak kakap di sana," katanya.
Atas dasar itu, ia ingin pemerintah mengambil sikap tegas. Selain TNI AL dan Kepolisian, ia menginginkan sektor pengawasan laut langsung dilakukan oleh Ditjen PSDKP KKP.
"Pernah ada kapal asing yang masuk itu kapal China. Kita selama ini hanya mengandalkan radar milik TNI AL. Kita butuh 2-3 kapal pengawas untuk mengawasi 800 km wilayah kita termasuk Laut Arafura, Timika, Asmat, Merauke dan sampai Laut Aru," katanya.
(wij/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
