Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) Nomor 2/2015. Cantrang dilarang digunakan dengan alasan tidak ramah lingkungan.
"Sampai saat ini Ibu (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) memberikan renggang waktu sampai September, dengan harapan mereka sudah mengganti alat tangkapnya. (Setelah September) semuanya harus berhenti," ungkap Dirjen Perikanan Tangkap KKP Gellwynn Yusuf saat ditemui di Kantor KKP, Kamis (3/04/2015).
Sementara itu, bagi penggunaan alat tangkap cantrang di zona teritorial laut wilayah 12 mil yang menjadi kewenangan daerah seperti Jawa Tengah (Jateng) juga akan dievaluasi ulang. Pada dasarnya pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang berlaku bagi seluruh wilayah perairan Indonesia.
"Yang di bawah 12 mil pada dasarnya tidak boleh juga, tetapi nanti kita bahas. Semua alat tangkap pukat tarik dan hela dilarang," imbuhnya.
Menurut Gellwynn permasalahan penggunaan alat tangkap cantrang sudah terjadi sejak lama. Keputusan Dirjen Perikanan No. IK.340/DJ.10106/97 sebagai petunjuk pelaksanaan dan Keputusan Menteri Pertanian No. 503/Kpts/UM/7/1980 yang pada intinya cantrang hanya diberikan bagi kapal di bawah 5 Gross Ton (GT) dengan kekuatan mesin di bawah 15 PK.
Dalam perkembangan jumlah kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang di Jateng terus bertambah dari 3.209 kapal di tahun 2004 menjadi 5.100 kapal di tahun 2007 serta membengkak menjadi 10.758 kapal di tahun 2015 dengan ukuran kapal besar di atas 30 GT.Next
(wij/rrd)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
