Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda dalam situs resminya yang dikutip detikFinance, Jumat (3/4/2015).
Ali mengatakan, Indonesia Property Watch kembali mengingatkan agar pemerintah tidak absen dalam penyediaan rumah rakyat. Beberapa pemerintah menyangkut rumah rakyat banyak yang berjalan namun, tanpa blueprint yang jelas sehingga banyak program yang tidak dapat berjalan karena tidak dipersiapkan dengan matang.
"Dalam kaitannya dengan Program Sejuta Rumah, Indonesia Property Watch mencermati ada beberapa hal yang seharusnya menjadi prioritas dalam pencanangan program ini," kata Ali.
Bank Tanah
Menurut Ali, Bank Tanah menjadi faktor krusial yang seharusnya diperhatikan pemerintah dari sisi supply, karena tanpa supply maka program ini tidak akan berjalan optimal. Bantuan Uang Muka, turunnya suku bunga FLPP 5%, dan besaran uang muka hanya 1% akan memperbesar pasar permintaan dengan menaikkan daya beli konsumen, yang akan berjalan ketika rumah yang sesuai tersedia di pasar. Dengan adanya bank tanah milik pemerintah, maka mismatch pasar akan dapat dihindari dan pemerintah dapat mematok harga rumah yang sesuai.
Data BacklogNext
(hen/rrd)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
