Keputusan itu diambil atas dasar rapat koordinasi antara JK, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, sampai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto.
Rapat yang berlangsung pada pukul 09.20 WIB dan berakhir 10.20 WIB di Kantor Kepala Desa Tanjung Raya tersebut memutuskan untuk membatalkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Pembangunan pelabuhan di Jabar akan digeser ke Subang atau Indramayu.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam paparannya mengungkapkan, studi pengembangan dan perencanaan pengembangan Pelabuhan Cilamaya dilakukan pada 2011-2012 dan selesai pada 2013. Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk pelabuhan dan jalan akses telah selesai dilakukan juga.
Kementerian Perhubungan melalui Permenhub No. 38/2012 telah menetapkan Pelabuhan Cilamaya sebagai bagian dari rencana induk Pelabuhan Tanjung Priok. Alasan pembangunan Pelabuhan Cilamaya sendiri didasari oleh kepadatan lalu lintas di jalan akses Tanjung Priok dan area pengembangan terbatas. Selain itu, tingkat pencematan lingkungan yang cukup tinggi di sekitar Tanjung Priok juga menjadi perhatian.
Apalagi daerah kawasan industri di Karawang lokasinya cukup jauh dari Tanjung Priok, yaitu pulang-pergi 140 km yang ditempuh selama 6 jam perjalanan menggunakan truk kontainer. Perjalanan ini menghabiskan 28 liter Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga dalam setahun nilainya mencapai Rp 1,45 triliun.
"Sebenarnya bila Cilamaya dibangun, jarak Karawang ke Cilamaya pulang-pergi truk kontainer hanya 70 km. Hanya 2 jam perjalanan dan menghabiskan 14 liter. Biaya BBM hanya Rp 750 miliar per tahun," jelas Jonan di Desa Tanjung Jaya, Karawang, Kamis (2/4/2015).
Menurut Jonan dalam paparannya, sebenarnya lokasi Cilamaya menjadi opsi yang paling banyak untuk pembangunan pelabuhan, berdasarkan studi yang dilakukan konsultan independen yakni Booz & Co, Mott Mcdonald, DNV.
Pasalnya bila membangun di Bekasi yaitu Tarumajaya atau Muara Gembong, tidak sesuai regulasi Kementerian Kehutanan karena terjadi perubahan garis pantai. Di Subang, tepatnya Ciasem, juga tidak sesuai dengan regulasi Kemenhut.
"Tapi dalam rapat sudah diputuskan. Memang untuk studi lagi butuh waktu 2 tahun, belum lagi diskusi-diskusinya. Cilamaya saja memakan waktu 4-5 tahun," tutur Jonan.
(rrd/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
