"Kita adakan satu acara khusus yang bekerja sama dengan World Customs Organization (WCO), World Trade Organization (WTO) dan Asia Development Bank. Hari ini ada 26 negara dari 33 negara di Asia Pasifik," kata Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono saat membuka acara, Senin (16/03/2015).
Beberapa perwakilan dari 26 negara yang hadir antara lain Jepang, Australia, Bhutan hingga Bangladesh dan lainnya. Pertemuan kali ini juga sekaligus membahas paket Bali hasil dari sidang WTO di Bali 3-7 Desember 2013 lalu.
"Di dalam dunia perdagangan kita punya treatment supaya terjadi keadilan perdagangan di berbagai negara. Workshop kali ini kita saling berbagi pengetahuan dan ilmu dari setiap negara. Intinya kita bisa mengambil pengetahuan kepabeanan dari negara lain begitu juga sebaliknya agar ada kemudahan dan efisiensi," jelas Agung.
Di dalam acara ini, Bea Cukai Indonesia akan membahas soal fasilitas baru Kepabeanan kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor. Nama fasilitas tersebut adalah Authorize Economic Operator (AEO), dengan fasilitas ini kegiatan ekspor impor bisa lebih cepat tanpa ada hambatan. Fasilitas kepabeanan ini sudah digunakan beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat (AS) dan Australia.
"Kalau menggunakan fasilitas AEO ini kecepatan perdagangan cukup tinggi dan hambatan berkurang. Semua barang yang masuk akan masuk jalur prioritas dan standarnya cukup tinggi," imbuhnya.
Agar bisa menggunakan fasilitas ini, Indonesia terlebih dahulu harus melakukan perjanjian MRA atau Mutual Recognition Agreement dengan negara-negara yang sudah memberlakukan fasilitas AEO ini. Indonesia juga akan memamerkan fasilitas kepabeanan terbaru yang dinamakan Indonesia National Single Window (INSW).
"Kita sudah punya INSW dan contoh beberapa negara yang ingin tahu INSW seperti apa untuk memudahkan ekspor dan impor," katanya.
Di tempat yang sama Sekjen World Customs Organization (WCO) Kunio Mikuriya menyambut baik acara ini. Di dalam acara ini pihaknya akan mengedepankan fasilitas yang diberikan kepabeanan agar jalur perdagangan antar negara jauh lebih cepat dan efisien.
"Ini adalah workshop pertama di Indonesia dan membahas soal fasilitas perdagangan hasil dari WTO Bali Convention Desember 2013 lalu. Jadi bagaimana mengimplementasi dan progres pelayanan kepabeanan yang masuk ke dalam persetujuan WTO," jelas Mikuriya.
(wij/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
