"Perkembangan perkotaan belum memperhatiikan daya dukung daya tampung perkotaan. Hal ini menimbulkan kerentanan. Perkotaan di Indonesia sangat rentan kejadian bencana banjir dan gempa," kata Deputi pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Max H. Pohan pada pembukaan acara lokakarya Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN) di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (18/12/2013)..
Max menjelaskan, pada tahun 2010, setidaknya 50% masyarakat Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Bahkan angka ini terus tumbuh seiring tingginya angka urbanisasi.
"Proyeksi penduduk Indonesa 2005-2025, persentase penduduk perkotaan mencapai 67,5%. Ini perlu kita ingatkan terus menerus. Hari ini berarti perkotaan menjadi lokasi tempat tinggal yang sebagian besar penduduk Indonesia," sebutnya.
Kondisi ini memicu alih fungsi lahan yang sangat pesat di kota dan daerah sekitarnya tanpa memperhatikan aspek lingkungan. "Pesatnya pertumbuhan kota menyebabkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali sampai ke pedesaan," jelasnya.
Selain itu, pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan juga memicu persoalan sosial. "Tingkat urbanisasi yang tinggi timbulkan permasalahan di perkotaan yang kompleks. Penyediaan sarana publik dasar yang belum terpenuhi masalah penyediaan lahan," tegasnya.
Acara lokakarya KSPPN oleh Bappenas ini juga diikuti oleh para perwakilan pemerintah daerah dan akademisi.
(feb/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
