"Satu yang kami lakukan dalam melakukan kebijakan ketahanan pangan di Jatim adalah revitalisasi pertanian dan penyediaan infrastruktur menjadi prioritas kami," kata Soekarwo saat menghadiri Agriculture Outlook 2014 dengan Tema Membangun Optimisme Pertanian Indonesia 2014 di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (19/12/2013).
Untuk memperbaiki infrastruktur seperti saluran irigasi di Jatim, Pemprov telah menganggarkan dana subsidi sebesar Rp 5-10 miliar/kabupaten kota/tahun.
Cara lain yang dilakukan Pemprov Jatim adalah dengan membangun Bank UMKM khusus menampung hasil pertanian para petani di Jatim dan mencegah petani berhubungan langsung dengan tengkulak.
"Kami membentuk bank khusus yang diberi nama Bank UMKM yang berfungsi menampung hasil pertanian para petani. Kemudian cara ini dilakukan untuk menekan on farm pertanian maksudnya menghasilkan produk bernilai tambah saat produk pertanian itu dijual. Maka jarang ditemukan di Jatim jualan pisang mentah tetapi sudah jadi selai dan keripik pisang," tuturnya.
Cara lain yang dilakukan adalah dengan menerbitkan 14 Peraturan Daerah (Perda) yang diperuntukan untuk melindungi petani. Salah satu dari 14 Perda yang dikeluarkan yaitu soal larangan hortikultura impor di Jatim. Soekarwo beralasan produk impor bila dibebaskan masuk ke Jatim, maka harga komoditas hortikultura lokal akan jatuh.
Kemudian Soekarwo tidak ragu memberikan subsidi transportasi khususnya angkutan pertanian seperti tebu kepada para petani. Perkebunan tebu di Jatim mayoritas ditanam di Pulau Madura. Ada satu alasan mengapa Soekarwo memberikan subsidi itu.
"Subsidi angkutan tebu bagi pengembangan tebu di Madura. Masyarakat Jatim khususnya Madura itu sulit untuk membayar tol," cetusnya.
(wij/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
