Jonan membuka rapat ini dengan memutarkan sebuah film dokumenter. Film ini berisikan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia.
"Saya izin putar film. Ini film dibuat sekitar tahun 2000. Di sana ada informasi kenapa Indonesia ambil demokrasi, kenapa kita perlu reformasi birokrasi, di sana juga membahas kalau perdebatan ekonomi dikontrol negara atau nggak. Saya ingin Bapak-Ibu lihat, kenapa ada MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), CAFTA (China ASEAN Free Trade Agreement). Filmnya pakai bahasa Inggris dan subtitle bahasa Inggris juga," papar Jonan di Ruang Mataram, kantor pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Ia berjanji akan membuka pertemuan resmi tersebut setelah semua petinggi Kementerian Perhubungan dan tamu udangan menyaksikan film dokumenter. "Memang agak bosan karena sekitar 2 jam. Setelah itu baru buka raker," ujarnya.
Pada acara raker kali in, Kementerian Perhubungan juga mengundang perwakilan Kepala Dinas Perhubungan seluruh provinsi di Indonesia. Alasannya adalah mensinergikan kebijakan transportasi antara pusat dan daerah karena selama ini banyak kebijakan transportasi di level provinsi acapkali tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Darat agak pusing, kewenangan dan aspirasi beda-beda. Misal arahan gubernur A, nasional B. Pasti kepala dinas ikut gubernur. Ini kita sesuaikan. Nanti kita cari cara baiknya bagaimana, tanpa langgar UU karena mengubah UU lama sekali," jelasnya.
(feb/hds)
