Gula rafinasi yang seharusnya digunakan untuk industri seperti industri makanan dan minuman, justru merembes ke pasar umum dengan harga yang lebih murah daripada gula lokal atau gula kristal putih (GKP).
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Nur Khabsyin mengatakan pemerintah khususnya kementerian perdagangan harus bertanggung jawab karena mengeluarkan izin impor raw sugar.
"Ini kan izin dari pemeirintah. Kalau nggak ada izin itu nggak masuk. Pemerintah yang salah," tegas Nur kepada detikFinance, Jumat (12/12/2014).
Nur geram karena pengusaha industri gula rafinasi mengimpor raw sugar untuk diolah menjadi gula rafinasi dengan total 3,2 juta ton raw sugar pada tahun lalu. Jumlah 3,2 juta ton raw sugar menyusut 10% menjadi 2,9 juta ton gula rafinasi setelah proses pengolahan di pabrik gula rafinasi yang mencapai 13 pabrik.
Padahal menurutnya, kebutuhan gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman di dalam negeri hanya 2 juta ton per tahun. Menurut Nur, kelebihan 900.000 ton tersebut secara sengaja dirembeskan ke pasar umum atau di luar industri dengan harga yang lebih murah.
"Ada penyimpangan, karena kebutuhan industri makanan minuman itu hanya 2 juta ton. Jadi ada kelebihan, mau tidak mau mereka secara sengaja menyimpangkan ke pasar. Mereka itu yang mengimpor, produsen rafinasi," katanya.Next
(zul/hen)
