Anggota Tim Ekonomi Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengatakan, saat menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dirinya meminta perusahaan melakukan dialog dengan buruh terkait upah.
"Kita minta di perusahaan masing-masing bicaralah dengan buruhnya. Apa yang bisa dinaikkan, naik BBM kita bilang uang transportasinya dinaikkan. Tapi kan yang demonstrasi ini kan kita juga pusing, kita bingung juga. Mereka itu sebenarnya kan sudah ada di dalam dewan pengupahan. Mereka terwakilkan, di situlah kompromi terjadi," tutur Sofjan.
Hal ini disampaikan Sofjan di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Soal upah, Sofjan mengatakan, saat ini item kebutuhan hidup layak (KHL) sudah makin banyak dimasukkan. "Sekarang hidup layak sudah terlewati, ditambah lagi item-itemnya jadi 80," kata Sofjan.
Sofjan tidak mau upah naik hanya karena aksi demo buruh. Karena kenaikan upah ini merugikan perusahaan kecil atau UKM yang sifatnya padat karya atau memiliki banyak pegawai.
"Yang masalah sekarang, 95% perusahaan Indonesia itu padat karya dan UKM yang tidak bisa bayar. Kita tidak bisa dorong mereka, yang bisa bayar yang besar-besar. Yang kecil jadi korban. Ini tidak boleh dikorbankan menurut saya," jelas Sofjan.
Bahkan Sofjan mengatakan, demo buruh sudah melewati batas. Dari kalangan pengusaha berpikiran, tidak ada paksaan untuk mempekerjakan seorang buruh di tempatnya.
"Mereka bekerja kan melamar kepada kita, kita tidak paksa mereka kerja di kita. Jadi jangan caranya begitu. Karena pemerintahan sebelumnya lemah, naik upah bukan karena produktivitas naik, karena demo-demo naiknya," tegas Sofjan.
(dnl/hen)
