"Jika melihat selisih harga antara BBM subsidi dengan non subsidi, saat ini hanya sekitar Rp 1.000. Penyelewengan BBM hampir tidak ada lagi. Penyelewengan BBM subsidi terjadi karena disparitas harga yang terlalu tinggi," ungkap Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng, di kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (12/12/2014).
Namun, Andy mengakui bahwa masih ada kebocoran (losses) dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan. "Seperti di Plumpang. Mobil tangki BBM lewat, anak-anak kecil buka keran tangkinya. Itu losses juga," ucapnya.
Andy menambahkan, saat ini untuk mendistribusikan BBM subsidi sangat tidak mudah. Bahkan jika salah dalam perhitungan, justru akan menderita kerugian.
"Seperti Pertamina, yang katanya rugi Rp 700 miliar dari pendistribusian BBM subsidi. Itu gambaran bahwa distribusikan BBM subsidi tidak mudah," katanya.
Menurut Andy, penyaluran BBM bersubsidi bukan bisnis yang murah. Pelaku usaha harus menyediakan infrastruktur mulai dari SPBU sampai alat angkut BBM.
"Butuh dana besar, karena harus sediakan dulu BBM dan nanti belakangan baru dibayar negara. Belum lagi penyediaan infrastruktur," katanya.
Direktur Utama PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) Haryanto Adikoesoemo melanjutkan, tahun depan perusahaanya harus menambah sekitar 70 SPBU lagi agar lebih banyak BBM bersubsidi yang tersalurkan. Bersama PT Pertamina (Persero), AKR dipercaya untuk menyalurkan BBM bersubsidi.
"Tahun ini dengan 131 SPBU dan SPDN yang kita punya masih ada sisa kuota BBM subsidi sekitar 300.000 KL (kiloliter). Tahun depan kita tambah 70 SPBU lagi sehingga realisasi penyaluran BBM subsidi lebih banyak. Insya Allah kita tidak rugi dalam pendistribusian BBM subsidi," jelasnya.
(rrd/hds)
