Sofjan mencontohkan, selama ini terjadi ironi, di saat para kepala daerah menetapkan UMP/UMK tinggi, justru pengusaha yang harus menanggung bebannya.
"Juga bupati dan gubernur ini karena politiknya. Itu takut sama buruh ya naik-naikkan saja. Yang bayar kan pengusaha. Bukan gubernur dan bupati yang bayar. Mereka tidak mengerti yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu," kata Sofjan di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (11/12/2014)
Menurut Sofjan, seharusnya para kepala daerah lebih fokus membenahi para pegawai negeri sipil (PNS) dari sisi kesejahteraannya maupun kinerjanya. Ia menyarankan, kepala daerah tak terpengaruh tekanan buruh bila menetapkan UMP/UMP.
"Benahi saja dulu PNS-nya banyak yang di bawah itu. Bagaimana nasib petani, nelayan, upahnya bukan main kecilnya. Kenapa bukan itu dulu yang dibenahi, jangan mengurusi yang padat karya," katanya.
Selain mengkritik kepala daerah, Sofjan juga menyindir para pemimpin serikat pekerja di Indonesia yang tak peduli dengan nasib pelaku usaha. Sofjan tegas menyindir, saat ini banyak ketua serikat pekerja yang sudah tak lagi bekerja, dan lebih memilih sibuk di organisasi buruh.
"Buruhnya juga harus mengerti, karena sebagian pimpinan serikat buruh itu sudah tidak bekerja lagi. Itu yang bikin kita pusing. Kalau dia nggak kerja, bagaimana dia tahu buruh itu? Senang saja naik-naik gaji, dia nggak tahu perusahaan seperti apa," sindir Sofjan.
(hen/dnl)
