Kalangan usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai, pengambilan kebijakan pengalihan subsidi BBM ke sektor yang produktif sangat baik, demi pembangunan Indonesia yang lebih maju.
"Kami mendukung pengalihan subsidi BBM yang akan memberikan keleluasaan bari pemerintah untuk membiayai sektor ekonomi yang dibutuhkan rakyat banyak," kata Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto, di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang hadir dalam acara Rapimnas Kadin 2014 di Pullman Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Kebijakan pengalihan subsidi BBM tersebut diambil pemerintah dalam rangka penghematan anggaran dan penambahan ruang fiskal.
"Semoga peningkatan pajak lebih ditujukan pada upaya ekstensifikasi wajib pajak, daripada kenaikan tarif pajak dan penambahan jenis pajak baru terhadap dunia usaha," tuturnya.
Suryo beralasan, peningkatan tarif pajak sangat membebani dunia usaha, yang menyebabkan mereka sulit bersaing. Apalagi dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015.
"Dengan kenaikan BI rate menjadi 7,75% dapat diharapkan biaya pendanaan dari sumber dalam negeri akan lebih berat dipikul dunia usaha. Atas dasar itu maka peningkatan pajak akan membuat dunia usaha tidak dapat bersaing di manapun," tutupnya.
(zul/dnl)
