Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Djoko Murjanto menjelaskan, anggaran tersebut sangat kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan anggaran pembangunan jalan perbatasan yang tak kurang dari Rp 7 triliun.
"Saya pernah ekspose kalau kebutuhan kita supaya punya jalanan yang layak di perbatasan itu sekitar Rp 7 triliun. Angka itu pun baru di kalimantan saja. Dan itu untuk sekedar ada akses saja, belum termasuk kalau ada peningkatan kapasitas," ujar dia saat berbincang dengan detikFinance di ruangannya, Rabu (7/1/2015).
Minimnya ketersediaan anggaran, kata dia, telah membuat penyediaan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan jauh untuk bisa dikatakan maksimal. Jalan beraspal yang biasa dijumpai di kota-kota besar hanya sekedar impian bagi masyarakat perbatasan.
Dengan anggaran yang hanya Rp 350 miliar per tahun, tak banyak pembangunan yang bisa dilakukan, mengingat kondisi alam di kawasan perbatasan yang tidak rata karena didominasi perbukitan dan hutan membuat pembangunan jalan di kawasan perbatasan butuh anggaran yang tidak murah.
"Dengan anggaran Rp 350 miliar per tahun itu kita bangun jalan perbatasan jadi blentang-blentong (tidak merata) ada pengerjaan yang aspalnya cuma 1 atau 2 km saja. Kebanyakan masih tanah. Karena masalahnya itu tadi anggarannya sedikit sekali. Anggarannya nanggung jadi buat biaya jadi mahal, kontraktor pun malas karena hanya mengerjakan aspal 1 atau 2 km saja," sebut dia.
Kondisi ini sangat kontras bila dibandingkan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Untuk ruas jalan yang berdempetan langsung dengan kawasan perbatasan saja terlihat ketimpangan yang menyolok.Next
(dna/ang)
