"Di kalangan warga, pro dan kontra masih terjadi sampai sekarang. Kalau dipaksakan, gesekan sosial seperti ini akan terus berlanjut," kata Roidi, warga Desa Karanggeneng, Batang, Jawa Tengah, ditemui detikFinance di Shinjuku, Tokyo, Rabu malam (8/9/2014).
Seperti diberitakan sebelumnya, pro dan kontra pembangunan PLTU berkapasitas 1.000 MW ini berdampak pula pada keharmonisan warga sekitar. Tidak semua mendukung, sebagian warga menolak PLTU Batang karena khawatir akan dampaknya terhadap lingkungan serta mata pencaharian sebagai petani dan nelayan.
Kedatangannya ke Tokyo, disampaikan oleh Roidi adalah untuk mendesak pemerintah Jepang menghentikan pendanaan megaproyek PLTU Batang melalui JBIC (Japan Bank for International Cooperation). Harapan yang sama juga ditujukan pada 2 investor Jepang yang terlibat, J-Power dan Itochu.
Terkait dengan status force majeure yang ditetapkan JBIC baru-baru ini, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Asia Tenggara Arif Fiyanto berharap tidak terjadi tarik ulur. Jika sebelumnya sudah 2 kali ditunda, Arif berharap kali ini PLTU Batang benar-benar dibatalkan.
"Tanggal 6 Oktober adalah financial closing untuk proyek ini. Kami optimistis JBIC akan mematuhi peraturan mereka sendiri, yang berarti membatalkan pendanaan PLTU Batang jika memang warga menolak untuk menjual tanahnya," kata Arif yang mendampingi Roidi dan seorang warga Batang lainnya, Taryun dari Desa Ponowareng.
Menurut catatan Greenpeace, saat ini ada 117 proyek PLTU yang sedang dan akan dibangun di Indonesia. Termasuk di antaranya adalah PLTU Batang, yang diperkirakan bakal melepas emisi karbon sebanyak 10,8 juta ton/tahun atau setara dengan emisi karbon yang dilepaskan Myanmar sepanjang tahun 2009.
(up/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
