Bangun Jalan Perbatasan RI-Malaysia, Pemerintah Libatkan TNI AD

Jakarta -Pemerintah akan meningkatkan mutu jalan di Kalimantan bagian utara yang berbatasan dengan Malaysia. Selain itu, juga akan dibangun akses dari jalan nasional‎ menuju jalan perbatasan yang selama ini terputus oleh hutan.



Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Djoko Murjanto mengatakan, pihaknya akan meminta bantuan dari TNI Angkatan Darat untuk membersihkan lahan yang akan digunakan sebagai jalan di kawasan perbatasan.

"Kita akan minta bantuan zeni TNI AD untuk pembersihan lahan. Di hutan kan jauh dari mana-mana. Kalau mengandalkan kontraktor akan lama karena takut diganggu dan sebagainya. Kalau tentara kan nggak ada yang berani mendekat," jelas Djoko kepada detikFinance kala berbincang di kantornya, Rabu (7/1/2015).


Peran TNI AD, lanjut Djoko, adalah melakukan penebangan pohon dan pencabutan akar. Sementara pengurukan dan pemerataan lahan akan dilakukan dengan alat berat yang dioperasikan kontraktor.


"Akan kita beri jeda seminggu. Jadi TNI AD jalan duluan tebang pohon, pindahkan kayu. Kemudian di belakangnya kontraktor kita yang meratakan tanah," sebut dia.



Ada sekitar 51 km lahan yang akan dibebaskan dengan lebar berkisar 30 meter. Dengan bantuan TNI AD, pengerjaan akan memakan waktu lebih singkat.


Djoko menyadari bahwa pohon-pohon yang ditebang nantinya memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan terlibat dalam pemindahan kayu-kayu hasil penebangan pohon.


"Yang menebang kan TNI AD, jadi kita serahkan ke mereka mau diapakan atau mau dikemanakan. Tapi ini harus akuntabel, karena pohonnya ratusan tahun, kayunya pasti mahal," sebut dia.


Terkait penggunaan kawasan hutan sendiri, Djoko menyebutkan Kementerian PUPR tengah menjalin komunikasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. "Ada hutan ratusan tahun di situ. Jadi kita perlu izin dari Bu Menteri Siti Nurbaya," sambung dia.


Dengan semua langkah ini, sambung Djoko, maka seluruh hambatan pembangunan kawasan perbatasan bisa diatasi. Tidak akan ada lagi permasalahan akses dijadikan alasan kawasan perbatasan tertinggal dari kawasan lainnya.


"Pak Presiden sudah meningkatkan alokasi, jadi harusnya nggak ada masalah. Kemudian perizinan hutan sudah ada komunikasi dengan Ibu Siti Nurbaya juga nggak ada masalah. Tinggal masalah kondisi fisik lapangan, dan ini bisa kita pecahkan. Jadi mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik," jelasnya.


(dna/hds)