"Kami juga mengusulkan tolong dari pemerintah juga, misalnya di daerah yang sudah kelebihan izin, kelebihan hotel, diadakan moratorium. Jadi dikurangi pembangunan hotelnya," kata Wiryanti di kantor Wapres, Selasa (6/1/2015).
Wiryanti menjelaskan, di daerah-daerah tujuan wisata, jumlah hotel sudah banyak, namun masih terus diadakan pembangunan. Menurutnya, hal itu akan jadi masalah besar jika dibiarkan.
"Kalau yang berlebihan misalnya Bali, lalu Makassar, Jawa Barat, seperti itu. Itu yang sudah sangat over," ucapnya.
PHRI juga, kata Wiryanti, berharap agar pemerintah memperbaiki infrastruktur dan aksesabilitas, yakni sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang mengelola pariwisata.
"SDM itu juga tolong diperbaiki. Karena jujur, itu juga yang diharapkan pemerintah, turis yang 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta wisatawan nusantara tercapai. Itukan kendalanya infrastuktur sama aksesabilitas," imbuh Wiryanti.
Dikatakan Wiryanti, pihaknya telah berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK menurutnya paham akan pentingnya moratorium itu segera dibuat.
"Beliau (JK) mengerti, beliau paham. Menurut beliau sekarang ini pasti sudah tidak ada bank yang mau membiayai hotel lagi, karena apa masih feasible biayai hotel sekarang ini," katanya.
"Pak Wapres tadi katakan dengan adanya perbaikan-perbaikan di sana-sini termasuk meningkatkan ekonomi. Jadi diharapkan lebih banyak peran dari swasta, walaupun tidak melepaskan pemerintah," sambung Wiryanti.
(bar/dnl)
