Dikhawatirkan, kata Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad) Ina Primiana Syinar, dengan masuknya orang-orang yang dekat dengan partai penguasa maka kinerja perusahaan pelat merah bisa terganggu.
"Jangan sampai BUMN dijadikan sapi perah. Selama ini kan dari 100 sekian BUMN, hanya beberapa saja yang sehat, enggak banyak, selebihnya yah begitu," katanya ketika dihubungi detikFinance, Selasa (17/3/2015).
Ia pun menyarankan, sebaiknya perusahan milik negara tidak menerima komisaris dan direksi yang berasal dari parpol maupun tim sukses.
"Jadi sebaiknya jangan ada dari politisi apalagi relawan Jokowi. Seharusnya profesional dan independen dan yang mengerti perbankan," ujarnya.
Dua BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Bank Mandiri menerima Tim Relawan Jokowi-JK sebagai komisaris, dan BNI mengangkat politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Dikhawatirkan ada kepentingan-kepentingan, ini membahayakan. Jadi jangan sampai jadi duri, bisa saja ada kemungkinan untuk kepentingan partai, harusnya bersih dari itu. Jangan seperti kesannya bagi-bagi jabatan, ini harus dilihat lebih jeli, mau dibawa ke mana BUMN," tutupnya.
(ang/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
