Karena itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan tengah melakukan koordinasi antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pertamina untuk menyederhanakan izin usaha migas di Indonesia.
"Bapak Presiden betul-betul gemas dengan sulitnya meningkatkan produksi minyak ini. Dan lebih gemas lagi setelah tahu ternyata perizinannya begitu-begitu banyak. Nanti ujung-ujungnya Keppres harus diubah tapi kan karena Bapak Presiden yang menginginkan perubahan Keppres itu bisa lebih lancar," kata Dahlan di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Dahlan menyebutkan, saat ini pengurusan izin usaha migas sangat berbelit-belit. Terdapat 12 kementerian yang harus dimintai izin guna membuka usaha migas di tanah air.
"Total izin untuk usaha migas, itu 270 izin itu kira-kira dari 12 kementerian. Bayangkan! Sehingga untuk meningkatkan produksi migas itu sulitnya bukan main dan tidak cepat," ungkapnya.
(nia/dnl)
