Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam yang berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku siap untuk menolak persetujuan APBN P tersebut. Isu yang akan diangkat adalah kegagalan pemerintah dalam pengelolaan subsidi.
"PKS tidak melihat soal kenaikan harga BBM atau pun pemberian Bantuan Langsung Sementara Masayarakat (BLSM) tapi isu sentralnya adalah kegagalan pemerintah dalam pengelolaan subsidi," kata Ecki, Senin (17/6/2013)
Kegagalan tersebut menurutnya, terlihat dari pergeseran asumsi makro dari target yang ditetapkan awal tahun lalu. Selain itu, ada pos subsidi yang tidak tepat dan tidak ada kebijakan pembatasan konsumsi BBM yang jelas.
"PKS tetap untuk menolak kenaikan BBM, kita sudah mengajukan postur asumsi makro untuk menolak kenaikan BBM. Karena kegagalan pengelolaan subsidi pemerintah menutupi itu dengan menaikan harga," sebutnya.
"Kita nantinya juga akan meminta untuk amandemen pasal 8 di APBN 2013 yang memberikan kesempatan pemerintah untuk naikan harga awal tahun, tapi tidak dilakukan. Itu kan salah pemerintah," sambung Ecky.
Ia menuturkan, alasan APBN P tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Pemerintah yang kala itu tidak jadi untuk menaikan harga BBM tetap membuat perekonomian sehat.
"Tahun 2012, kenaikan BBM tidak terjadi ekonomi kita selamat. PKS dapat menjamin itu," ujarnya.
Akan tetapi, kalaupun dipaksakan naik, pemerintah harus menanggung semua resiko. Mulai dari kenaikan harga barang pokok hingga bertambahnya angka kemiskinan.
"Kalau dipaksa naik, apapun kompensasi itu tanggung jawab pemerintah. Balsem pun menurut saya tidak akan cukup hanya dengan 4 bulan harus lebih," pungkasnya.
(dru/dru)
