Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Harry Azhar Azis, berpendapat RAPBN-P 2013 tandingan yang ditawarkan fraksi PDIP hanya akan melemahkan partai oposisi. Sebab, jumlah suara partai oposisi akan kalah dengan partai koalisi pemerintah.
"Postur APBNP tandingan itu sebenarnya harus disepakati dulu di Badan Anggaran. Namun ternyata mereka malah membuat APBN-P tandingan sendiri. Kalaupun dibawa ke paripurna, itu akan melemahkan partai oposisi sendiri," kata Harry saat ditemui di rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Sebelumnya, asumsi makro dalam RAPBN-P 2013 yang disepakati pemerintah dan Badan Anggaran DPR adalah:
- Pertumbuhan Ekonomi 6,3%,
- Inflasi dijaga di angka 7,2%,
- Nilai tukar Rp 9600/US$,
- Suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan adalah 5%,
- Hraga minyak Indonesia (ICP) 108 US$/barrel,
- Lifting Minyak 840 ribu barel/hari,
- Lifting gas 1.240 MBOEPD/hari.
Selain fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga berencana mengajukan RAPBN-P 2013 tandingan. Usulan ini dikeluarkan karena mereka menolak usulan RAPBN-P 2013 dari pemerintah.
Kedua fraksi yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini mengusulkan target pendapatan dan belanja negara yang lebih besar daripada target yang dipatok RAPBN-P 2013 yang sudah disetujui Badan Anggaran DPR pekan lalu. Dalam versi Fraksi PDI-P, belanja negara akan mencapai Rp 1.734,3 triliun, lebih besar Rp 8,2 triliun ketimbang RAPBN-P yang sudah ketok palu di badan Anggaran DPR dengan nominal Rp 1.726,1 triliun.
Fraksi PDI-P memasang target yang lebih tinggi karena mereka mengusulkan anggaran subsidi BBM, elpiji, dan bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp 242 triliun. Sedangkan hasil kesepakatan Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, bujet subsidi tersebut cuma Rp 199,85 triliun saja.
Menurut perhitungan fraksi PDIP, defisit anggaran pun membengkak. Jika Badan Anggaran dan pemerintah sepakat mematok defisit RAPBN-P 2013 sebesar 2,38% dari produk domestik bruto (PDB), maka PDI-P mengenakan target defisit yang lebih tinggi yakni 2,46%.
Sementara, Fraksi PKS mengusulkan pendapatan negara yang lebih besar dalam tandingan RAPBN-P 2013 versi mereka. Fraksi yang setuju program Bantuan Sementara Langsung Masyarakat (Balsem) namun menolak kenaikan harga BBM ini, mematok target pendapatan negara yang lebih besar Rp 37,1 triliun. Bahkan, Fraksi KS mengusulkan anggaran subsidi energi yang lebih besar lagi sehingga defisit diperkirakan sebesar 2,49% dari PDB.
Untuk asumsi makrot di atas, fraksi PDIP juga menolak target inflasi 7,2% tahun ini. PDIP ingin target inflasi tahun ini ditekan menjadi 6%.
"Artinya partai yang menolak inflasi tidak paham tentang teori APBN karena mereka menyetujui defisit. Kalau inflasi ada dua versi otomatis penerimaan negara juga dua versi dan defisit juga sama dua versi. Artinya mereka hanya sekedar mencari isu politik yang diangkat," kata Harry.
"Setgab tetap pada posisi yang sudah dituangkan. Voting tetap kita arahkan pada kompromi. Ini kan kedaulatan pada masing-masing anggota. Untuk memudahkan berdasarkan fraksi perhitungannya yang berdaulat itu anggota," kata Harry.
(wij/dnl)
