Tim 7 yang terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet dan Kepala Bappenas telah dibentuk sejak setahun yang lalu.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Tim 7 masih menunggu Chatib Basri pulang dari agenda pertemuan G20 di Moskow, Rusia. Menurutnya, kesepakatan belum bisa diambil tanpa Chatib.
"Nanti Pak Menkeu pulang pulang kita akan duduk bersama. Nggak bisa kalau nggak ada menkeu," kata Hatta di kantornya, Jakarta, Jumat (19/7/2013)
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui, kepastian soal JSS hanya menunggu Chatib Basri. Keputusan sudah mengerucut kepada pelaksanaan sudi kelayakan atau Feasibility Study (FS) diserahkan kepada pemrakarsa dan konsorsium BUMN.
"Sudah (tinggal Menkeu). Tapi saya sudah dibisikin Dede (Chatib Basri) kalau 100% BUMN yang ikut itu kan mewakili pemerintah. Bagaimana? Pak Chatib nggak bilang okem tapi juga nggak bilang keberatan," ungkap Hidayat di kesempatan yang sama.
Hidayat menyatakan, BUMN yang ikut dalam megaproyek ini adalah BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Kehadiran BUMN adalah untuk menjaga objektifitas proyek.
"Jadi ditetapkan oleh pemrakarsa dan supaya objektif digabungkan dengan kosorsium BUMN yang 100% milik pemerintah. Harus keluar duit sama-sama. Selesai," tutupnya.
(dnl/dnl)
