"Sebenarnya masalah ini sudah muncul ke permukaan sejak dulu. Sedang dalami proses terus namun kita sudah mempunyai bukti kuat. Jadi 1,5 bulan lagi sudah kita bisa jadikan kasus ini perkara," ungkap Komisioner KPPU Munrokhim Misanam kepada detikFinance, Jumat (9/9/2013).
Namun Munrokhim tidak memberikan penjelasan lebih detil, siapa saja instansi atau perusahaan yang terlibat dalam kasus kartel daging sapi.
"Intinya iya ada praktik kartel daging sapi tetapi detilnya nanti," imbuhnya.
Ia memastikan, bukti yang sudah didapat KPPU adalah bukti kuat yang akan menyeret instansi atau perusahaan yang terlibat. Saat ini, KPPU sedang mencari bukti lain untuk lebih menguatkan adanya praktik kartel daging sapi.
"Bukti-buktinya sudah kita kumpulkan tetapi bukti tersebut kita gali terus sampai kita temukan bukti keras untuk masuk sidang perkara. Indikasi muncul praktik kartel sudah ada," cetusnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dirinya akan meminta KPPU untuk segera menyelidiki kemungkinan kartel daging sapi, karena harga di pasar masih tinggi. Padahal pemerintah sudah mendatangkan ribuan ekor sapi impor siap potong dari Australia.
"Saya heran daging masih tinggi padahal izin impor sudah diberikan," ucap Hatta.
Hatta meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mengajukan kuota impor tambahan, apabila memang stok sapi di dalam negeri berkurang. Sehingga harga daging tidak melambung tinggi.
"Kalau memang stok kurang umumkan, stok sapi lokal berkurang 20%. Artinya kurang, persedian lokal kan dipotong. Ini harus dijaga saya sudah bicara dengan Mendag dan Mentan," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, hingga kemarin sudah ada 8.000 ekor sapi impor siap potong yang didatangkan dari Australia untuk menekan harga di pasar. Namun kenyataannya, harga daging masih ada yang menembus Rp 100 ribu per kg.
(wij/dnl)
