Hal ini Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi di Terminal BBM Plumpang, Jakarta Utara, Senin (23/12/2013).
"Kita tidak masalah penerapan sistem tersebut, asal sistemnya andal saja, tidak menyebabkan antrean panjang," kata Eri.
Eri mengatakan, pengusaha SPBU juga tidak ingin dibebani biaya lagi atau investasi peralatan transaksi non tunai.
"Kita juga tidak mau dibebani peralatan transaksi pembelian non tunai, intinya kami tidak mau disuruh ngeluarin duit jika aturan tersebut diberlakukan," katanya.
Sementara di tempat yang sama, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengatakan, seluruh peralatan transaksi non tunai seluruhnya merupakan investasi dari pihak perbankan.
"Perbankan yang sediakan semua, perbankkan yang investasi, SPBU tidak mengeluarkan biaya apapun, dan masyarakat juga sama sekali tidak dikenakan tambahan biaya, semuanya gratis, untuk mendapatkan kartu e-money pun masyarakat tidak dikenakan biaya tambahan," tegas Andy.
Rencananya, kebijakan ini akan berlaku mulai Januari 2014. Revisi peraturan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2013 akan menjadi dasar hukum penerapan aturan wajib beli BBM subsidi secara non tunai.
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
