Menurut Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, sosok Gita yang telah menjabat 3 tahun sebagai Menteri Perdagangan adalah sosok yang baik. Banyak kebijakan yang dikeluarkan Gita Wirjawan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).
"Saya kira sangat baik ya dan cukup banyak kebijakan yang fundamental bagi kepentingan masyarakat banyak," ungkap Bayu saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (31/01/2014).
Menurut catatan Kementerian Perdagangan, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gita Wirjawan selama 3 tahun masa kepemimpinannya khususnya selama tahun 2013.
1. Pada Juli 2013, Gita memerangi penyebaran Telepon genggam ilegal dengan melakukan pemblokiran telepon genggam yang tidak memiliki International Mobile Equipment Identity (IMEI) di Indonesia. Kebijakan ini dikeluarkan mengingat Indonesia adalah pasar telepon genggam yang sangat besar. Diperkirakan ada 70 juta telepon genggam ilegal di Indonesia. Kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp 35 triliun. Dengan peraturan ini, produk ilegal yang tidak memiliki IMEI tidak akan bisa digunakan di Indonesia,
2. Pada Juli 2013, Gita menaikkan kebijakan harga pokok penjualan (HPP) kedelai dari Rp 7.000/kg, menjadi Rp 7.500/kg. Kebijakan ini dilakukan agar petani giat menanam kedelai yang mayoritas diimpor.
3. Pada Agustus 2013, Gita meluncurkan Bursa Timah Indonesia. Perdagangan timah batangan untuk tujuan ekspor wajib dilakukan melalui Bursa Timah Indonesia Dengan diluncurkannya Bursa Timah tersebut, Indonesia diharapkan dapat menjadi penentu harga timah internasional mengingat Indonesia adalah negara produsen timah terbesar kedua di dunia, dengan produksi 800.000 ton biji timah per tahun. Langkah ini perlu dilakukan mengingat harga acuan timah dunia masih dipegang Bursa London. Upaya berani Indonesia untuk menyaingi London Metal Exchange dalam penentuan harga timah dunia membuahkan hasil positif. Harga timah sejak diluncurkannya Bursa Timah Indonesia pada Agustus naik 8% menjadi US$ 23.000 per ton.
4. Pada Desember 2013, Gita menjadi Ketua Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (KTM WTO) di Bali. Pertemuan ini dapat menghasilkan Paket Bali yang disetujui secara bulat oleh 160 negara anggotanya.
5. Pada Desember 2013, Gita mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan toko modern (termasuk di dalamnya minimart, hypermart, department store, mall) memasarkan produk dalam negeri minimal 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Peraturan ini dikeluarkan untuk memudahkan produsen dalam negeri dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memperoleh akses sehingga akan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Selain itu dalam aturan yang sama ditetapkan bahwa setiap pusat perbelanjaan harus menawarkan ruang usaha untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri. Juga ditetapkan jumlah outlet/gerai toko modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) paling banyak hanya 150 gerai.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
