DPR Minta Gita Wirjawan Tanggung Jawab Soal Beras Ilegal

Jakarta -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Menteri Perdagangan Gita Wirjawan harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan izin impor beras yang membanjiri pasar. Menurutnya aksi pengunduran diri Gita merupakan tindakan lepas tanggungjawab seorang menteri.

"Pak Gita harus bertanggungjawab. Tidak boleh tinggal kandang. Harusnya bertanggungjawab dengan tuntas," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo pada acara diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2014).


Menurutnya impor beras bisa dilakukan ketika cadangan beras nasional tidak mencukupi. Pada tahun 2013, Perum Bulog selaku BUMN beras tidak melakukan impor karena cadangan beras nasional dari petani lokal sangat mencukupi. Bulog mampu menyediakan hingga 3,5 juta ton dari dalam negeri.


"Impor beras bisa bila cadangan nasional tidak mencukupi, yang memberikan rekomendasi oleh Mentan. Dijawab, Mentan tidak mengeluarkan rekomendasi impor beras Vietnam," sebutnya.


Meski dikatakan bukan beras biasa atau merupakan beras khusus. Faktanya yang diimpor adalah beras umum yang diproduksi petani lokal. Harus ada investigasi terkait penyelewengan impor beras yang terjadi selama ini. Siapa yang yang bertanggungjawab menerbitkan izin yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.


"Ketika dikeluarkan SPI siapa yang bertanggungjawab yang dipakai rekomendasi. Dia pakai tahun lalu untuk beras premium, ini sebagau suatu kejahatan. Perlu dilakukan investigasi, siapapun harus ditindak hukum," tegasnya.


Seperti diketahui, Gita baru saja mengundurkan diri sebagai Menteri Perdagangan karena ingin fokus mengikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Gita sudah ingin mundur sejak Oktober 2013 lalu, namun Presiden SBY baru menyetujui mundurnya Gita kemarin.


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!