Chatib mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung 2 jam terebut, pertanyaan awal Adkerson adala berkaitan dengan alasan pemerintah menerapkan pajak atau bea keluar progresif 20%-60% untuk produk mineral atau tambang olahan dengan kadar tertentu.
Penerapan bea keluar ini telah ditetapkan dalam undang-undang (UU) Minerba yang telah disahkan pada 2009 lalu.
"Ya yang ditanyakan pertama itu adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini kenapa? Spa sih sebenarnya," ungkap Chatib di kantornya, Jakarta, Kamis (30/1/2014).
Pertanyaan selanjutnya, kata Chatib, adalah berapa lama aturan ini akan diterapkan. Karena dalam aturan tersebut memang ada tarif bea keluar yang bertambah pada setiap 6 bulan sesuai dengan kadar produk hasil tambangnya, ini hingga akhir tahun 2016.
"Kemudian ditanyakan adalah periodenya itu berapa lama," ujarnya.
Chatib menyatakan, telah menjawab secara keseluruhan pertanyaan dari Adkerson. Bahkan, Chatib mengaku mengawali jawaban dengan alasan berlakunya UU Minerba di Indonesia. Kemudian baru berlanjut secara umum penerapan bea keluar. Sementara urusan teknis, dibicarakan melalui pada direktur.Next
(mkl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
