"Rencana kan memang dimatangkan di sini. FS juga sudah dilakukan. Tapi pelaksanaan kan dengan pemerintahan yang baru. Itu yang penting. Apakah nanti bisa diteruskan atau tidak tergantung Presiden baru," kata Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Perekonomian Lucky Eko kepada detikFinance, Kamis (30/1/2014)
Proyek ini akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJMN) 2015-2020. Di mana merupakan rekomendasi untuk pemerintahan selanjutnya dalam melaksanakan program.
Meskipun demikian, Lucky berharap proyek ini dapat berjalan oleh pemerintahan selanjutnya. Karena dari pra-studi yang dilakukan, transportasi masal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.
"Ini kan menjadi tahapan di Bappenas akan dimasukan dalam arti kan nanti apakah mau diterima atau nggak, tetap ada di tangan pemerintahan selanjutnya," ujar Lucky
Sebelumnya Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna mengatakan pergantian pemerintahan juga menjadi sorotan dalam proyek ini. Apalagi bagi Japan International Consultan of Transportation (JICA) yang sudah memberikan hibah sebesar US$ 15 juta untuk studi kelayakan.
Ini juga yang membuat studi dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama dari Januari 2014-April 2015 dan kemudian tahap kedua pada April-Desember 2015. JICA butuh kepastian pemerintah selanjutnya untuk terus menjalankan proyek.
"Dengan US$ 15 juta wajar tentunya kalau mereka minta komitmen pemerintah bisa dilaksanakan atau tidak," kata Dedy.
(mkl/dru)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
