Pegawai sampai Dirutnya Belum Digaji, Ini Penentu Hidup Merpati

Jakarta -Parahnya kondisi keuangan maskapai penerbangan plat merah PT Merpati Nusantara Airlines membuat sejumlah rute dihentikan, dan gaji pegawai sampai direktur utamanya belum dibayar 2 bulan. Apakah pemerintah akan membiarkan Merpati hidup?

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta waktu agar Merpati bisa menyelesaikan masalah internalnya. Setelah itu baru manajemen Merpati akan menyampaikan rencana bisnis kepadanya.


"Tahu (pegawai dan dirut Merpati tak digaji), saya juga mengikuti. Makanya, sekarang sedang diselesaikan internal di BUMN. Pak Dahlan meminta untuk diselesaikan dulu di internal. Saya menunggu sampai diselesaikan. Di Menko kan rakor. Saya ingin dengar rencana bisnis. Masuk akal nggak? Bisa dibantu nggak? Seberapa besar kapasitas kita bisa membantu," ucap Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (30/1/2014).


Hatta mengatakan, rencana bisnis yang harus disampaikan manajemen Merpati tersebut akan menentukan nasib apakah Merpati tetap dipertahankan atau ditutup.


"Merpati itu sudah diberi kesempatan untuk membuat rencana bisnis yang baik. Nanti kita akan cek. Menteri BUMN mengatakan baru akan dipaparkan mereka tapi minta untuk diselesaikan dulu di internal Kementerian BUMN, karena masih ada hal-hal yang berkaitan dengan siapa yang akan menjadi partnernya. Satu, itu belum terjawab. Yang kedua, juga akan melakukan pelepasan kepada saham. Saya bilang silakan, bahas dulu internal, setelah itu baru dibahas di rakor. Karena rakor buat saya tinggal lihat saja, rencana bisnisnya masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, ya sudah, ditutup saja. Tapi kalau masih memungkinkan, kita beri kesempatan," jelas Hatta.


Meskipun begitu, Hatta mengakui, maskapai ini memiliki sejarah yang panjang di dunia penerbangan nasional. Keberadaan Merpati sebagai pelayan penerbangan perintis masih diperlukan Indonesia.


"Itu sejarahnya panjang dan kita masih memerlukan. Tapi kalau operasinya sudah tidak memungkinkan, dan pemerintah disuruh mem-bailout Rp 6,7 triliun, akan sangat sulit," tutupnya.


(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!