"Direncanakan masyarakat akan menikmati kereta api super cepat Shinkansen ini pada tahun 2020, yang akan dibangun dengan skema kerjasama pemerintah swasta," ungkap Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Priatna usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/1/2014)
Pada rinciannya, studi kelayakan diperkirakan berlangsung selama 2 tahun. Meskipun pemerintah telah meminta agar dipercepat menjadi 1,5 tahun. Selanjutnya adalah proses tender untuk pembangunan dan berlanjut kepada groundbreaking atau peletakan batu pertama.
"Jadi pada tahun 2016 akhir atau 2017 awal itu baru mulai groundbreaking. Sekitar 6 tahun dari sekarang," sebutnya.
Sementara dari skema pembiayaan, pemerintah belum dapat memutuskan. Walupun pihak Jepang sudah menawarkan bentuk pinjaman sekaligus produknya.
"Masalah pembiayaan bisa saja tender Internasional. Itu kalau pinjam ke Jepang itu bunganya 0,2%, lalu turun akan 0,1% kalau langkahnya hanya pakai barang Jepang," jelas Dedy.
Pemerintah menurut Dedy, juga bisa berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur seperti rel.
"Saya inginnya 50% dibiayai pemerintah bangun infrastruktur, dan 50% lagi swasta plus rolling stop-nya kereta api, dan lainnya swasta semua. Nah ini belum ada. Pemerintah komitmennya seperti apa, tergantung kira-kira pemerintah harus keluarkan uang berapa. Kalau untuk Bandung keluarkan uang terlalu banyak, Indonesia Timur akan seperti apa," paparnya.
(mkl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
