Kementerian yang terkait dimaksud adalah Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM, sedangkan BUMN-nya adalah PT Pertamina (Persero). Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, SBY sudah mendengar laporan bahwa kenaikan harga gas elpiji 12 kg menjadi perhatian dan kerisauan masyarakat.
"Presiden melihat bahwa kenaikan harga elpiji sebagai aksi atau keputusan korporasi berdasarkan pertimbangan bisnis semata," ujar Julian dalam pesan singkat yang diterima detikFinance, Sabtu (4/1/2014).
"Berkenaan isu elpiji, hari ini dari Surabaya, Presiden SBY telah memberikan arahan kepada Wapres agar segera melakukan langkah koordinasi antar kementerian dan instansi/BUMN terkait menyikapi keputusan kenaikan harga elpiji," katanya.
SBY meminta supaya hasil koordinasi yang dipimpin Wapres itu segera dilaporkan kepadanya. Setelah itu peserta rapat juga diminta menjelaskan kepada publik mengenai hasil rapat koordinasi hari ini.
Seperti diketahui, Pertamina sudah menaikan harga gas elpiji 12 kg pada 1 Januari 2014 dari Rp 70.200 menjadi Rp 117.708 per tabung. Sayangnya harga tersebut menjadi berbeda-beda di pasar.
Para pengecer menjual gas di tabung biru itu kisaran Rp 130.000-150.000per tabung. Bahkan di Jayapura, ada agen yang menjual di harga fantastis yaitu Rp 310.000 per tabung.
(ang/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
