Menurutnya, setiap kebijakan yang berhubungan dengan publik akan selalu mengakibatkan dampak sosial. Oleh karena itu, tugas kepolisian akan mengawal sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam hal ini PT Pertamina.
"Intel sudah disebar untuk memonitor dan mendeteksi kemungkinan apa yang bakal muncul. Kemudian, dilakukan antisipasi dengan mengambil langkah penanganan," katanya, di Surabaya, Jumat (3/1/2014).
Sutarman menyebutkan selain potensi penyelewengan, pihaknya memperikarakan ada potensi protes yang mengakibakan gejolak hingga memakan korban.
"Kita selalu mengantisipasinya. Tapi, kita juga mengimbau kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga. Silakan menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan," katanya.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono mengaku sudah membentuk tim khusus yang terdiri dari Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Timsus tersebut bertugas memantau hal terkait kenaikan harga elpiji 12 Kg. Tim ini sudah disebar ke berabagai lini.
"Sejauh ini belum ada laporan akibat dampak kenaikan harga elpiji," ujar dia.
Unggung juga mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan penyelewengan agar segera melaporkan ke polisi terdekat. "Kalau ada, pasti langsung kita tindak lanjuti dan bagi yang melanggar akan ditindak tegas sebagaimana kententuan yang ada," pungkas Unggung.
Seperti diketahui disparitas harga elpiji 3 Kg yang bersubsidi dengan elpiji 12 Kg makin melebar pasca kenaikan harga awal Januari 2014. Harga 4 tabung ukuran 3 Kg atau setara 12 Kg hanya Rp 72.000 (harga per tabung Rp 18.000). Sedangkan harga elpiji 12 Kg, setelah naik dari harga normal Rp 72.000-85.000/tabung kini di pasaran bisa mencapai Rp 145.000/tabung.
(ze/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
