Saat memimpin rapat perdana hari ini, Susi beserta pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membicarakan soal sektor laut dan budidaya ikan.
"Sedikit tadi saya ada ngobrol soal tangkapan laut dan ikan budidaya dan sebagainya. Tetapi intinya saya akan buat pemetaan yang bisa kita kerjakan dalam waktu dekat. Jadi pemetaan itu terkait terutama menyangkut dengan illegal fishing. Kemudian perikanan budidaya, pemasaran atau karena hambatan impor tarif dan produk kita yang tidak kompetitif," papar Susi di Gedung Mina Bahari, kantor KKP, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Susi menegaskan, nilai hasil kekayaan laut Indonesia cukup besar, sayangnya saat ini belum diolah secara maksimal. Oleh karena itu ia berharap usai rapat pimpinan ini, sektor kelautan di Indonesia bisa lebih kuat dari kondisi sekarang.
Rapat perdana Susi sebagai menteri dihadiri oleh Sekjen KKP Syarief Widjaja, Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) Saut P Hutagalung, Dirjen Perikanan Tangkap Gellwyn Yusuf, Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, dan para pejabat eselon I KKP lainnya.
"Tetapi saya melihat di sektor kelautan ini kita bisa bekerjasama dan tinggal menyesuaikan ritme penyesuaian saja. Sesuai arahan presiden kita sudah mulai terbuka, tanpa batas. Kita harus saling terbuka terutama masalah data. Intinya saling sharing knowledge," tutur Susi.
Sejumlah wilayah laut di Indonesia kerap menjadi 'korban' aksi penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Potensi tindakan illegal fishing paling besar terjadi di wilayah timur Indonesia dan daerah perbatasan.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
