Susi menyebut ada dasar kuat ia mengungkapkan rencana besarnya ini.
"Saya sempat bicara dengan pak Sekjen dan Dirjen. Kalau BBM subsidi yang besarnya Rp 11 triliun saya bilang itu setop saja semua," awal Susi yang mengenakan baju putih berdasi bercerita di Gedung Mina Bahari I, kantor pusat KKP, Jakarta, Jumat (1/11/2014).
Setelah itu, lanjut Susi, dana penghematan subsidi diberikan kepada nelayan-nelayan kecil. "Kita kasih duit itu melalui presiden untuk nelayan-nelayan kecil," imbuhnya.
Susi mengatakan, nilai subsidi BBM sebesar Rp 11 triliun setahun cukup besar sehingga ia setuju untuk dicabut. Alhasil dari pencabutan jatah BBM subsidi kepada nelayan tersebut, Susi memprediksi industri perikanan sementara akan berhenti.
Dari situ Susi akan membuat laporan klaim jika laut Indonesia lestari dan tidak ada kegiatan penangkapan ikan selama setahun penuh ke Komisi Karbon Dunia. Sehingga otomatis, Indonesia bisa mendapatkan uang kompensasi yang jumlahnya bahkan jauh lebih besar dari uang subsidi BBM.
"Rp 11 triliun untuk satu tahun, that's a lot of money. And then kita tidak tangkap, kita declare 'there is no fishing industry in Indonesia and we go to the carbon (council) to request compensation for taking care of the natural resources. We will get more money, more than Rp 11 triliun subsidi BBM plus dana Komisi Karbon Dunia," paparnya.
Dengan cara itu bukan saja laut Indonesia yang terselamatkan, taraf hidup nelayan miskin juga akan sedikit meningkat karena ada program kompensasi.
"So i think everybody will be happy and get more money," ujarnya.
(wij/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
