"Kalau ada usaha perkapalan hanya untuk main tangkap ikan saja, saya akan babat dan habiskan. Karena hal itu merugikan negara dan merusak lingkungan," tegas Susi saat ditemui di Gedung Mina Bahari III, kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Untuk meminimalisir dan menekan kegiatan usaha tangkap ikan secara ilegal, Susi mengaku sudah punya cara. Yaitu dengan mendata kembali semua kapal tangkap ikan yang beroperasi di Indonesia.
"Terkait illegal fishing kita sudah minta data PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). Misalnya setiap pesawat yang terbang orang tahu, karena datanya ada dan secara online, agar semua bisa melihat termasuk media. Saya akan buat seperti itu biar datanya ada," imbuhnya.
Lewat cara itu, Susi menjamin seluruh kapal bisa dikontrol operasionalnya saat berada di laut. Ia menjamin secara bertahap kegiatan illegal fishing akan berkurang dengan caranya itu.
"Jadi saya juga berharap media bisa sama-sama mengawasi," cetusnya.
PSDKP KKP melakukan kajian tentang kerugian negara terkini akibat pencurian ikan, jumlah tersebut mengalami lonjakan signifikan. Diperkirakan Indonesia mengalami kerugian Rp 101,040 triliun/tahun akibat pencurian ikan.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
