"Contohnya, ada izin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada pula izin Amdal Lalu Lintas yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan," jelas dia saat berbincang dengan detikFinance di kantornya, akhir pekan lalu.
Temuan ini pun mengagetkan pejabat di masing-masing instansi. "Orang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga heran. Mereka baru tahu kalau ada izin Amdal selain yang mereka keluarkan," kata Franky.
Perizinan ganda juga ditemukan di sektor pertambangan. Misalnya untuk pembangunan fasilitas pengolahan barang tambang atau smelter.
"Ada izin usaha pertambangan untuk smelter yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian. Tapi ada izin usaha pertambangan usaha operasi khusus yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Sama barangnya, tapi mereka pakai undang-undang yang berbeda," sebut Franky.
Menurut Franky, perizinan ganda ini disebabkan adanya ego sektoral masing-masing kementerian. Mereka seakan berlomba memproduksi sebanyak-banyaknya aturan meskipun seringkali aturan yang sama ternyata sudah dibuat oleh Kementerian yang lain.
"Itu karena apa? Karena egosektoral. Tapi ini kan bisa disatukan," tegasnya.
Untuk itu, saat ini Franky mengaku bahwa pihaknya tengah bekerja keras membuat alur perizinan untuk masing-masing jenis usaha dengan sinergi antar lembaga. Harapannya, duplikasi perizinan dapat dihilangkan.
"Kalau nggak disinergikan, nggak ditemukan satu dengan yang lainnya, nggak akan ketahuan kalau ternyata ada perizinan yang sama," tandasnya.
(dna/hds)
