"Ego sektoral, dan good will dari Presiden. Itu clear. Jelas kan," kata Franky kepada detikFinance, pekan lalu.
Franky mengatakan dua hal tersebut yang membuat rencana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sejak 5 tahun lalu tak berjalan. Menurutnya PTSP sangat erat kaitannya dengan komitmen kepemimpinan khususnya presiden.
"Sekarang, arahannya dari Presiden jelas, satu visi. Dan kalau kita lihat, Pak Jokowi itu sudah mencanangkan penyederhanaan perizinan itu masuk dalam visi-misinya, proses waktu izin 15 hari," katanya.
Franky mengungkapkan selain faktor komitmen kepemimpinan, soal upaya kemudahan perizinan juga sangat dipengaruhi ego sektoral, banyak kementerian yang tak rela melepas soal perizinan dalam satu wadah koordinasi seperti BKPM.
"Meskipun undang-undangnya ada tetapi kalau ego sektoralnya tinggi akan sulit terjadi," katanya.
Menurutnya, ego sektoral ini diperparah dengan sistem atau pendekatan yang dibuat. Pada masa lalu pendekatan penerbitan perizinan berbasis kementerian. Hal ini seolah-sebuah kementerian dipaksa menyerahkan kewenangannya kepada BKPM.
"Kenapa ya, 5 tahun itu (PTSP) kita tidak berhasil? Ternyata sekali lagi, pimpinannya. Implementasi itu yang berat memang ego sektoral," tegas Franky
Kini, Franky mengapresiasi langkah menteri-menteri di Presiden Jokowi sudah melakukan pekerjaannya untuk menyederhanakan perizinan di instansinya masing-masing.
(hen/ang)
