"Ini pelayanan terpadu satu pintu. Tanggapan Pak JK bagus," kata Franky di Kantor Wapres, Selasa (9/12/2014).
Franky mengatakan dalam laporannya ke JK, mulai akhir Januari konsep PTSP terpusat di pemerintah pusat akan efektif berjalan. Selama ini pelayanan PTSP masih sebatas slogan, namun belum terkoneksi dengan perizinan di kementerian dan daerah, sehingga belum benar-benar satu pintu.
"Diharapkan tentu Januari akhir kita sudah bisa melayani investasi satu pintu yang benar-benar satu pintu," katanya.
Terkait PTSP, nantinya perwakilan kementerian akan berkantor di BKPM. Harapannya proses perizinan akan lebih cepat, sederhana, dan transparan.
"Salah satu yang dilakukan adalah bawah kendali operasi. wakil-wakil kementerian yang punya otoritas perizinan ada di BKPM untuk mengeluarkan persetujuan sesuai izin yang terkait," katanya.
Ia menegaskan perbaikan perizinan melalui PTSP di BKPM akan memperbaiki daya saing Indonesia. Franky juga menanggapi soal adanya risiko penurunan realisasi investasi di Indonesia, dari riset Bank Dunia.
"Saya kira itu hal yang wajar ya. Justru kita berterima kasih ada survei bank dunia," katanya.
(hen/hds)
