Pengusaha mengaku kebingungan menghadapi buruh yang terus berdemo menuntut upah naik. Lain dengan buruh di negara lain yang sibuk mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, buruh di Indonesia dianggap lebih sibuk berdemo.
"Kita satu-satunya negara di dunia setiap akhir tahun buruh demo, yang lain mempersiapkan MEA. Mereka belajar bahasa Indonesia, budaya Indonesia, kita demo," kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang ditemui di sela Rapimnas Kadin 2014 di Hotel Pullman, Jalan S Parman, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Sarman mengatakan, khususnya buruh di DKI Jakarta, masih menyuarakan tuntutan agar upah 2015 naik menjadi Rp 2,9 juta/bulan, sama dengan di Bekasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan adalah Rp 2,7 juta/bulan.
"Sampai saat ini, buruh di Jakarta masih mengagendakan demo yang tujuannya agar Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) merivisi Pergub Mo 176/2014 tentang UMP 2015. Mereka meminta minimal seperti kota penyangga Bekasi yang Rp 2,9 juta," jelas Sarman.
Sarman mengharapkan, Ahok tak gentar menghadapi tuntutan buruh tersebut dan tetap pada keputusannya. "Kalau Ahok mengubah itu, kita tidak memiliki kepastian hukum," tuturnya.
Terkait adanya kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang menjadi salah satu alasan buruh menuntur upah naik, menurut Sarman, bakal dibahas lebih lanjut antara perusahaan dengan buruh dengan skema bipartit.
"Apabila pemerintah menaikan BBM, maka yang jadi harapan kita supaya dilakukan perundingan bipartit. Untuk menaikan tunjangan transportasi tentunya sesuai dengan kemampuan dunia usaha," tuturnya.
(zul/hds)
