Hal ini diungkapkan Susi di depan 500 anggota Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (8/12/2014).
"Kondisi petani garam susah terus karena ada 5 Samurai ini," sindir Susi.
Sayangnya Susi enggan menyebut siapa itu 5 Samurai itu. Dia menilai hal tersebut bukanlah kapasitasnya.
"Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian yang harus membuat penjelasan siapa itu 5 Samurai, 7 Samurai, dan sebagainya itu," ujarnya.
Menurut Susi, sudah tidak zaman lagi masing-masing kementerian menutup seluruh data sehingga menimbulkan tanda tanya publik. Ia meminta seluruh personel pemerintahan untuk transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan.
"Kita mesti buka. Kenapa policy itu dibuat, harus dilakukan. Kenapa kita harus impor, kenapa dengan petani lokal. Teknologi mengapa tidak kita beli. Transparansi itu penting. Semua departemen harus melakukan hal yang sama seperti kita. Di website kita jelas, ini lho kita punya policy, dan feedback masyarakat bisa muncul," jelasnya.Next
(wij/hds)
