Proses rekapitulasi suara memang sempat diwarnai aksi walk out dari kubu Prabowo-Hatta. Prabowo memberi pernyataan bahwa kubunya menarik diri dari proses penghitungan suara.
Namun rekapitulasi tetap berjalan. Akhirnya Jokowi-JK ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU.
Chairul Tanjung, Menko Perekonomian, menyebutkan pemerintahan saat ini belum bisa bertemu atau berkonsultasi dengan Jokowi-JK. Ini karena sebetulnya belum ada presiden yang definitif.
"Belum bisa, karena belum jelas presiden terpilih akan definitf atau belum. Kalau nanti yang kalah mengajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi), berarti belum. Presiden SBY taat asas, beliau menunggu presiden terpilih secara definitif," kata CT, sapaan Chairul Tanjung, di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/7/2014).
KPU, tambah CT, memang sudah menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres 2014. Namun dia menyebutkan ada kabar bahwa kubu Prabowo-Hatta akan mengajukan gugatan ke MK.
"Saya belum konfirmasi, saya dengar saja. Pak P-H akan mengajukan juga gugatan ke MK. Kalau itu benar, kita belum punya presiden terpilih definitif. Kita harus menunggu sampai 21 Agustus," tutur CT.
Oleh karena itu, lanjut CT, pemerintah saat ini berada dalam posisi pasif terkait dengan hubungannya dengan Jokowi-JK. "Kalau kita nggak diminta terus nyodorin diri, nanti dibilang ingin jadi menteri lagi," ujarnya.
Namun, CT meyakini transisi pemerintahan tetap akan berjalan mulus. Dia menilai kedua pasang calon pemimpin yang berkompetisi di pilpres 2014 memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan.
"Saya yakin tidak akan ada masalah. Saya tahu persis kemampuan kedua calon. Apalagi pemerintahan Pak SBY ini ingin betul transisinya baik, Pak SBY sudah committed," tegasnya.
(hds/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
