Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan, susunan menteri dalam kabinet presiden baru wajib dari profesional, namun harus bisa berkomunikasi politik, khususnya untuk membicarakan program dan anggaran dengan DPR.
"Menko Perekonomian jangan dari partai, nanti dia yang akan mengkoordinasi, jadi biar netral. Menteri keuangan, pengalaman belanja sangat terlambat, mengatur arus masuk keluar, harus ada badan Ditjen Pajak sendiri dipisahkan dengan Kemenkeu. Menteri keuangan jangan takut belanja, harus bisa belanja. Dua ini yang paling urgent," ujar Aviliani saat ditemui di kediaman Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteng, Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Pada kesempatan itu Aviliani mengatakan, pengalaman pemerintah saat ini, pernah ada menteri yang profesional namun dianggap tidak bisa berkomunikasi secara politik.
"Kita pernah pengalaman, ada profesional, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan DPR, ya akhirnya diturunkan. Contohnya Sri Mulyani, profesional tapi tak punya komunikasi legislatif bagus," jelas Aviliani.
Namun, untuk menteri ekonomi di bidang energi, pangan, industri, dan ketenagakerjaan, Aviliani juga meminta agar bisa ditunjuk dari kalangan profesional.
(dnl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
