"Rapat tadi sebenarnya melihat hambatan yang terjadi, terutama aspek hukum dalam berbagai bidang. Terutama berkaitan bidang ekonomi. Seperti masalah kepastian hukum, administrasi, dan BUMN," ungkap Sofyan usai rapat di kantornya, Jakarta, Selasa (6/1/2015)
Menurut Sofyan, kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Apalagi untuk PLN yang akan mendapat tugas membangun pembangkit listrik dalam kapasitas besar.
"Jadi tadi kita mendengar apa masalahnya. Apa yang perlu dibicarakan dan dipikirkan. Jadi tidak ada keputusan apa-apa. Cuma mengumpulkan masalah yang dihadapi oleh Menteri ESDM soal PLN, misalnya 35 ribu MW upaya mempercepat itu," jelasnya.
Sofyan enggan berbicara lebih rinci soal masalah yang spesifik dibahas dalam rapat. Akan tetapi, ia memastikan bahwa pemerintah akan memberikan kepastian hukum dalam mendorong investasi dan perekonomian negara.
"Hukumnya intinya adalah kepastian hukum sangat penting mendukung iklim investasi. Kita bicara banyak menyangkut masalah BUMN dan hal-hal yang menonjol perlu mendapatkan perhatian," terangnya.
Sofyan juga belum berencana membuat regulasi khusus. Meskipun aspek jaminan hukum sangat penting untuk diberikan. "Belum ada rencana perubahan regulasi. Tapi kita akan varikan solusinya," tukas Sofyan.
Untuk persoalan yang dialami oleh Indosat, Sofyan akan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Sekarang Mantan Dirut Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto tengah dalam proses Peninjauan Kembali (PK).
"Sekarang kan sudah masuk pada proses hukum. Biarkan berjalan," pungkasnya.
(mkl/dnl)
