Menurut peneliti dari Transparency International Indonesia, Wahyudi M T Tohar, birokrasi yang buruk di Indonesia memicu adanya praktik suap yang merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi.
"Dari riset kita, ketika pebisnis ingin memulai usaha, beroperasi di wilayah tertentu, masalah yang dialami adalah birokrasi. Birokrasi yang buruk," tegas Wahyudi dalam sebuah diskusi di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Wahyudi mengatakan, untuk mencapai kesepakatan investor terpaksa mengambil 'jalan pintas' dengan memberikan suap. Suap didasari untuk mempercepat untuk layanan publik.
"Mereka (investor) dari sana menilai, pemberian itu sering, sehingga korupsi menjadi tinggi. Di sana mereka merespons, sebenarnya mereka mau investasi atau tidak," katanya.
Di sisi lain, birokrasi seperti ini bisa melunturkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Investor dilematis apakah harus memberikan suap agar urusan selesai, tetapi konsekuensinya bisa dipenjara.
"Kebanyakan dari mereka nggak mau (memberikan suap), ada kemungkinan kalau mereka melakukan itu kan kena hukuman. Itu sebenarnya yang harus dimitigasi." kata Wahyudi.
(zul/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
