Padahal, dalam aturan dan ketentuan OJK sebagai otoritas sektor keuangan, seorang politisi dilarang menempati posisi strategis di bank BUMN. Lantas, apa tanggapan Direktur BRI Gatot Mardiwasisto soal ini?
Menurutnya, merujuk pada aturan dan ketentuan OJK seorang politisi diharuskan melepaskan jabatan terlebih dahulu sebelum menduduki posisi strategis di bank BUMN.
"Kan ada ketentuan, kalau orang partai begitu masuk bank harus lepas, kan dari dulu Pak Saefullah pernah jadi komisaris, itu juga kan politisi, dulu juga ada di BTN dari PPP, begitu masuk ditanggalkan," kata Gatot, Kamis (19/3/2015).
Ia menambahkan, berdasarkan pengalaman, ketika terbukti masih menjabat kepengurusan partai, dewan komisaris atau direksi yang telah ditunjuk dalam RUPS bisa langsung gugur.
"Urusannya OJK, kan nanti ada fit and proper test, kalau cek di pengurus (partai) masih ada, langsung gugur, gitu, yang lalu juga sudah banyak. Jadi itu urusan pemegang saham dan OJK, kita mah terima saja. Kan sudah beberapa kali kalau gugur karena partai dari dulu kan sudah sering," katanya.
Gatot pun mengomentari saat ditanya soal 2 bank BUMN lain yang juga menerima politisi sebagai komisaris, yaitu PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).
"Alhamdulillah (kompak) moga-moga ke depannya bisa akur, nggak usah bersaing lagi, bersinergi saja," tandasnya.
Seperti diketahui, Alexander Sonny Keraf yang dikenal sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Persatuan Nasional zaman Presiden Abdurahman Wahid diangkat menjadi komisaris independen BRI. Ia merupakan anggota badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sementara Jeffry Wurangian yang dipilih sebagai komisaris BRI merupakan mantan Direktur Utama Bank Sulawesi Utara (Sulut) yang juga pernah menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR Jatim V no. 5 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
(drk/ang)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
