Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, adanya Balsem yang salah sasaran adalah karena kesalahan koordinasi di lapangan.
"Ini kan PT Pos tinggal membayarkan saja. Kalau ada kesalahan, desalah yang disalahkan," ujar Gamawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (8/7/2013).
Menurut Gamawan, jika ada kesalahan penerima seharusnya pihak pimpinan desa bisa menggantinya dengan penerima yang benar-benar berhak mendapatkan Balsem.
"Makanya desalah yang tahu, desalah yang melaporkan, siapa penggantinya," tegas Gamawan.
Gamawan menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi setelah semua Balsem tersalurkan. Hal ini guna memperbaiki mekanisme penyaluran Balsem agar tepat sasaran.
"Baru sekitar 30% yang sudah dicairkan, itu sampai minggu lalu, kan ini berjalan terus, harapannya bulan Juli selesai semuanya. Dari situlah kita tahu mekanisme yang harus diperbaiki masing-masing, yang tahu siapa, yang pantas dapat dan siapa yang tidak pantas, kalau ada kekurangan nanti ditambah lagi," ujar Gamawan.
Sebelumnya diberitakan, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, pemerintah bakal merevisi 10 ribu paket bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem). Alasannya, 10 ribu calon penerima Balsem tersebut mengalami pergantian status dan sudah meninggal dunia.
Realisasi pembayaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM/Balsem) belum juga mencapai setengahnya. Tercatat daya serap pembayaran Balsem baru mencapai 29,20%.
Data yang dikutip detikFinance dari PT Pos Indonesia sampai dengan Senin (8/7/2013) pukul 09.00 WIB, tercatat 4,535 juta telah menerima Balsem dengan total dana yang telah dikucurkan pemerintah mencapai Rp 1,36 triliun.
Sedangkan 10,99 juta rumah tangga sasaran (RTS) tercatat belum menerima balsem atau mencapai 70%-nya.
(nia/dnl)
